7 Ciri-ciri Demokratisasi dan Penjelasannya Lengkap

7 Ciri-ciri Demokratisasi dan Penjelasannya Lengkap

ciri-ciri demokratisasi

Banyaknya negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi ini karena banyak dipicu oleh tuntutan rakyat untuk selalu dilibatkan dalam urusan pemerintahan . Oleh karena itu, kebijakan yang terbentuk harus dapat mencerminkan kehendak rakyat bukan kehendak pribadi atau golongan tertentu. Dalam kesempatan kali ini miminm akan membahas mengenai 7 ciri-ciri demokratisasi. Sebelum membahasnya lebih jauh alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu pengertian demokratisasi. Perhatikan pernyataan berikut!

Pengertian Demokratisasi

Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi. Hasilnya bisa menguat seperti di Britania Raya atau mundur seperti di Argentina. Berbagai pola demokratisasi digunakan untuk menjelaskan fenomena politik lain, misalnya apakah negara terlibat dalam perang atau ekonominya tumbuh. Demokratisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan ekonomi, sejarah, dan masyarakat madani. Hasil ideal dari demokratisasi adalah menjamin rakyat punya hak memilih dan suara dalam sistem politik negaranya.(sumber : Wikipedia).

7 Ciri-ciri Demokratisasi dan Penjelasannya Lengkap

  1. PATISIPASI (Participation)
    Setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah selalu melibatkan keikutsertaan anggota masyarakat. Jika suatu negara telah menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, wajib suatu negara melibatkan rakyat dalam segala aspek keputusan tentang kenegaraan. Keikutsertaan anggota masyarakat sangat penting dalam rangka membangun demokrasi negara. Tanpa adanya parstisiapasi dari masyarakat sebuah negara tidak akan mampu menjalankan demokrasi dengan baik, dengan kata lain negara belum bisa disebut sebagai negara demokrasi.
  2. TANGGAPAN PEMERINTAH (Responsivebes)
    Responsivebes adalah tanggapan pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang di bawah. Pemerintah harus mampu menaggapi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan tidak jarang bermunculan aspirasi-aspirasi muncul dari berbagai macam masyarakat, dalam hal itu pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut.
  3. BERTUMPU PADA HUKUM (law enforment and rule of law)
    Negara yang menganut sistem politik demokrasi harus mengakkan hukum diatas segalanya. Keadilan di negara demokrasi harus benar-benar ditegakkan. Jika keadilan di negara tersebut belum mampu ditegakkan seadil-adlinya, negara tersebut belum bisa dikatan sebagai negara demokrasi. Pada era yang sekarang ini misalnya saja di negara kita Indonesia, demokrasi belum mampu sepenuhnya dilakukan karena hukum di negara kita belum bisa kita tegakkakn setegak-tegaknya. Hukum kita masih tajam kebawah tumpul keatas.
  4. TERBUKA PADA KEANEKARAGAMAN ANGGOTANYA (inclusiveness)
    Sebagai negara penganut sistem politik demokrasi kita harus mampu menerapkan keterbukaan pemerintah terhadap berbagai macam perbedaan masyarakatnya, seperti perbedaan pendapat, perbedaan budaya,suku, ras, warna kulit, dan agama. Jika pemerintah tidak mampu melakukan hal tersebut, proses demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar.
  5. BERTUMPU PADA KONSENSUS
    Sebelum kita membahasnya lebih jauh kita harus mengetahui apa itu pengertian konsensus. Berikut pengertiannya.
    Menurut Wikipedia: Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antarkelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan.
    Menurut pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsensus adalah hasil kesepakatan bersama dalam pengembilan keputusam-keputusan penting yang sangat berkaitan dengan kepentingan bersama pula. Konsensus berproses bahwa segala masalah harus dibicarakan dan dan diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat.
  6. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (accountability)
    Sistem politik demokrasi dalam suatu negara harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu setiap kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah harus transparan. Kebijakan yang transparan itulah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah maka rakyat jharus ketat dalam menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah.
  7. EFISIEN, EFEKTIF, STABIL, dan BERSIH (cheks an balance)
    Efisien berarti menjalankan segala kegiatanperpolitikan dengan sesuai dan tidak menyia-nyiakan waktu, Efektif artinya dapat membawa hasil yang berguna/bermanfaat. Stabil artinya tidak dapat digoyahkan oleh keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Dan bersih artinya tidak adanya praktek korupsi dalam menjalankan pemerintahan.
  8. TRANSPARAN
    Dalam proses demokrasi yang aktif dalam suatu negara dibutuhkan keterbukaan politik dari pihak pemerintah, untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu ada yang di tutup-tutupi dari pihak pemerintah sehingga masyarakat pun dapat mempercaayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan roda demokrasi yang benar-benar bersih dan transparan. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peran aktif untuk senantiasa mengawasi kinerja pemerintah.

Dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang dicita-citakan oleh masyarakat, maka budaya politik yang berkembang dalam masyarakat harus diwarnai oleh toleransi, kerjasama, dan percaya yang tinggi harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Sikap toleransi dan slaing menghargai sangatlah penting dalam kehidupan yang satat akan perbedaan. Apabila setiap perbedaan yang sekecil apapun ditonjolkan, maka hal tersebut akan menghambat demokratisasi.

Proses demokratisasi tidak dapat terwujud begitu saja, karena demokratisasi harus didukung pemerintah dan juga setiap anggota masyarakat. Sikap saling menghormati dan saling menghargai saja tidak cukup karena sebgai pihak yang berwenang, pemerintah harus menerapkan peraturan untuk mengatur pengakuan terhadap hak asasi manusia dan jaminan terhadap pelaksanaannya. Nah demikianlah 7 Ciri-ciri Demokratisasi dan Penjelasannya Lengkap, sekian yang dapat mimin sampaikan semoga bermanfaat.

BACA JUGA :

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published.