Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama Lengkap !!

Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama Lengkap !!

Mengakujenius.com – Pada kesempatan kali ini mimin akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama. Mungkin sebagian dari anda sudah pernah mempelajarinya ketika duduk di bangku sekolah, namun pada artikel ini kami akan membahasnya secara lebih rinci dan mudah dipahami. Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui beberapa penjelasan berikut ini.

Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana rakyat memegang kendalinya. Hal ini dikarenakan rakyatlah yang berkuasa sekaligus diperintah. Arti demokrasi yang paling terkenal di dunia adalah dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pada tahun 1863, yang mengamukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

#Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintah suatu negara mendapat mandat yang berasal dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Apabila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan negara,pemerintah tersebut dianggap telah sah.

#Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara tersebut dijalankan oleh rakyat. Walaupun dalam praktiknya pemerintahan dijalankan oleh pemerintah, orang-orang dalam pemerintah tersebut telah dipilih dan mendapat mandat dan dipilih langsung oleh rakyat.

#Pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintah yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditujukanuntuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, segala kebijakan yang ada di negara demokrasi harus bermuara kepada kepentingan an rakyat. Jika kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan pribadi sekelompok orang dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat, pemerintahan tersebut bukan pemerintahan demokratis.

Ciri-ciri Negara Demokratis

1. Terdapat lembaga perwakilan rakyat yang menampung suara-suara rakyat.
2. Diadakannya pemilihan umum yang berasas LUBERJURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil)
3. Terdapat kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga
yang bertugas mengawasi pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
4. Terdapat susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan dalam
UUD negara.

Nah, dari pengertian mengenai negara yang melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi tersebut kita semakin memahami mengenai negara demokrasi. Untuk itu, pahamilah uraian mengenai pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama berikut ini. Kira-kira pada masa itu, demokrasi sudah dapat dijalankan belum ya? Simaklah beberapa penjelaasan dibawah ini sampai habis.

Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama

Orde lama adalah sebuah masa pada pemerintahan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Orde Lama berlangsungselama 23 tahun lamanya dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Semasa menjabat sebagai presiden, Ir. Soekarno sempat meggunakan sistem pemerintahan parlementer. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan semasa demokrasi parlementer

A. Masa Demokrasi Parlementer


Gambar : (Bung Karno berbaur dengan rakyat)

Pada masa demokrasi dapat dikatakan sebagai masa kejayaan “demokrasi” karena hampir semua unsur-unsur dan prinsip-prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya. Unsur-unsur tersebut adalah akuntabilitas politis yang tinggi, peranan yang sangat tinggi pada parlemen, pemilu yang bebas, dan terjaminnya hak politik rakyat.
Cara kerja sistem pemerintahan parlemen, antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Kekuasaan yudikatif pada masa itu dilaksanakan oleh badan pengadilan yang bebas.
  2. Sementara itu Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri.
  3. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri, yang dipimpin oleh seorang perdana menteri-kabinet dibentuk dengan bertanggung jawab terhadap DPR.
  4. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai (melibatkan banyak partai peserta pemilu). Partai politik yang menguasai hampir mayoritas DPR membentuk kabinet sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang sah.
  5. Apabila kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru;
  6. Apabila DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru, DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum kembali.
  7.  Apabila DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya dan menteri, para menteri atau kabinet yang diberi mosi tidak percaya harus membubarkan diri.

Dampak Negatif Sistem Demokrasi Parlementer

Dampak negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer adalah sebagai berikut.

  1. Terjadinya ketidakseimbangan hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata pasca peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu sebagian anggota ABRI condong ke kabinet Wilopo, sebagian lagi condong ke Presiden Soekarno.
  2. Masa kerja rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan jangka panjang pemerintah yang tidak dapat terlaksana dengan baik.
  3. Telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dan tokoh Masyumi, Isa Anshory, mengenai penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami tentang apakah akan merugikan umat beragama lain atau tidak.
  4. Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ketegangan di masyarakat sehingga rawan muncul isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.
  5. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti pemberontakan PRRI dan Permesta (Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta)

Dampak Positif Sistem Demokrasi Parlementer

Dampak positif pada masa demokrasi parlementer, antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Sedikit sekali terjadi konflik di antara umat beragama, sehingga terciptanya keharmoisan antar umat beragama.
  2. Kualitas pendidikan mulai diperbaiki terbukti degan dibangunnya jumlah sekolah bertambah dengan pesat yang mengakibatkan peningkatan status sosial yang cepat pula.
  3.  Pers bebas sehingga banyak variasi isi media massa, kemerdekaan berpendapat sangat dihargai pada masa itu.
  4.  DPR berfungsi dengan baik, jarang terlibat kasus korupsi maupun kepentingan kepentingan sepihak.
  5.  Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah, sehingga tidak terjadi intimidasi terhadap kaum minoritas
  6.  Badan-badan peradilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam kasus yang menyangkut pimpinan militer, menteri, dan pemimpin-pemimpin partai.
  7. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan seperti RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku dan DI/TII di Jawa Barat.

Penyebab Kegagalan pelaksanaan demokrasi pada masa parlementer

Namun, proses demokrasi masa parlementer telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain
sebagai berikut.

  1. Tidak ada anggota konstituante yang bersidang dalam menetapkan dasar negara. Hal ini memicu Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  2. Landasan sosial ekonomi rakyat masih rendah, sehingga rawan di dera instabilitas ekonomi.
  3. Dominannya politik aliran, artinya berbagai golongan politik dan partai politik sangat mementingkan kelompok atau dirinya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara.

B. Masa demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang sangat terkelola untuk sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan cara peningkatan otokrasi (pemerintahan dipegang oleh satu orang).

Demokrasi terpimpin bermula ketika Presiden Soekarno merasa tidak puas terhadap partai-partai politik yang dinilai lebih mementingkan kepentingan partai dan ideologinya masing-masing daripada kepentingan rakyat dan negara. Presiden Soekarno menekankan pentingnya peranan pemimpin dalam proses politik dan perjuangan revolusi Indonesia yang belum selesai. Maka dari itu, Soekarno disebut sebagai Pemimpin besar revolusi Indonesia.

Menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 pengertian dasar demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom.


Gambar : Lambang NASAKOM)

Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) adalah sebuah konsep politik yang menjadi ciri khas demokrasi terpimpin yang di pegang oleh Soekarno.  Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia kala itu yang meliputi – tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis.

Ciri-ciri demokrasi terpimpin 

Berikut ini adalah ciri-ciri demokrasi terpimpin secara umum

  1. Terbatasnya peran partai politik karena kebijakan-kebjikan politik dipegang oleh satu kendali utama, dalam hal ini adalah presiden.
  2. Berkembangnya pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia) dan militer sebagai kekuatan sosial politik di
    Indonesia yang sangat pesat
  3. Dominannya peran presiden, yaitu Presiden Soekarno, yang menentukan
    penyelenggaraan pemerintahan negara serta keputusan-keputusan politik berada di tangan beliau.

Dampak Negatif Sistem Demokrasi Terpimpin

Pada demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan dari prinsip negara hukum dan negara demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945, antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Pelanggaran prinsip ”kebebasan kekuasaan kehakiman” Dalam UU No. 19 Tahun 1964 ditentukan bahwa demi kepentingan revolusi, presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 sehingga mengakibatkan kekuasaan kehakiman dijadikan alat oleh pemerintah untuk menghukum pemimpin politik yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah.
  2. Pengekangan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Hal tersebut terjadi terhadap kebebasan pers. Saat itu banyak media massa masih banyak yang dibatasi dan tidak boleh menentang kebijakan pemerintah. Sehingga kebebasan berpendapat kembali menjadi hal yang tabu pada demokrasi terpimpin.
  3. Pelampauan batas wewenang Presiden banyak membuat penetapan yang melebihi kewenangannya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR.
  4. Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional Presiden membentuk lembaga kenegaraan di luar yang disebut UUD 1945 misalnya Front Nasional yang ternyata dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk mempersiapkan pembentukan negara komunis di Indonesia dan memberontak dari pemerintahan NKRI yang sah.
  5. Pengutamaan fungsi presiden.

Pengutamaan Fungsi Presiden meliputi beberapa hal berikut ini


Gambar : (Ir. Soekarno )

Pengutamaan fungsi presiden tampak dalam hal-hal berikut.

  • Dalam mekanisme kerja, jika MPR dan DPR, tidak berhasil mengambil putusan, persoalan tersebut diserahkan kepada presiden untuk memutuskan.
  • Pimpinan MPR, DPR, dan lembagalembaga negara lainnya diberi kedudukan sebagai menteri sehingga mereka menjadi bawahan presiden. Padahal menurut UUD 1945 MPR
    adalah lembaga yang membawahkan presiden dan berkedudukan lebih tinggi dari presiden, sedangkan lembaga-lembaga negara yang lain (DPR, BPK, dan MA) sejajar dengan presiden.
  • Pembubaran DPR oleh presiden Soekarno terjadi karena DPR menolak menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah. Padahal dalam UUD 1945 mengatur bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR dan jika DPR menolak anggaran yang diajukan, pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya.
  • Akhir dari demokrasi terpimpin berawal dari pemberontakan G 30 S/PKI, ketika Presiden Soekarno gagal dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada di sisinya, yaitu PKI dan militer. Demokrasi terpimpin berakhir dengan ditandai oleh keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaaan yang kian hari kian tidak kondusif.

Nah, dari beberapa penjelasan di atas kita dapat mengetahui mengenai pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama. Demikianlah Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama Lengkap !!. Sekian yang dapat kami sampaikan pada artikel kali ini semoga dapat membantu anda dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat.

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published.